mantan menteri sekretaris negara yusril ihza mahendra mengaku heran melalui penetapan bendera aceh yang mirip melalui bendera milik gerakan aceh merdeka (gam).
kata yusril, penetapan bendera milik gam tersebut melanggar kesepakatan dari pertemuan konsultasi antara gubernur aceh dengan sejumlah pejabat pemerintah termasuk zat kementerian selama negeri (kemendagri), mantan wakil presiden jusuf kalla, wakil ketua mpr ahmad farhan hamid, serta wakil ketua dpr priyo budi santoso, di hotel sultan, jakarta selama 17 desember lalu.
dalam pertemuan tersebut disepakati menggunakan simbol bendera kesultanan aceh, papar yusril, jakarta, selasa.
yusril menambahkan, gubernur aceh, zaini abdullah mengundang banyak tokoh, supaya meminta input penentuan bendera aceh juga lambang aceh sebagaimana yang banyak pada perjanjian helsinki dan memperlihatkan budaya, bukan simbol kedaulatan aceh. semua tokoh dan diundang sepakat kiranya penentuan bendera juga lambang jangan mempunyai polemik melalui pemerintah pusat.
Baca juga: Mencari Dealer Honda - Dealer Honda Jakarta - Mencari Dealer Honda - Dealer Honda
bahkan, ketika ditekuni bendera berwarna merah melalui gambar bulan sabit serta bintang, juga bentuk pedang yang terdiri tulisan berbahasa arab, yang hadir ikut tertawa kenapa bendera yang disahkan pemprov aceh kini berbeda melalui dan diusulkan dalam pertemuan lalu, kata yusril.
meski begitu, dia harapkan kontroversi pemerintah pusat dengan pemprov aceh dapat diselesaikan segera melalui tak membahayakan nkri. pengesahan qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera juga lambang aceh menuai kontroversi.
lantaran bendera yang disahkan dpr aceh serta gubernur aceh, zaini abdullah, menyerupai bendera gerakan aceh merdeka (gam).
sekretaris direktorat jenderal otonomi daerah (otda) kemendagri susilo menungkapkan, meskipun qanun sudah disahkan dpr aceh, namun tetap bisa dibatalkan jika terbukti melanggar konstitusi. qanun itu tidak boleh bertentangan melalui peraturan lebih tinggi, salah satunya pasal 6 peraturan pemerintah (pp) 7/2007.
kalau mengarah ke bendera gerakan separatis, qanun tidak dapat diberlakukan, katanya.
dirjen otda kemendagri sendiri, lanjut susilo, telah berada pada aceh untuk bertemu melalui gubernur aceh zaini abdullah. diinginkan, daripada pertemuan tersebut lahir sebuah kesepakatan untuk merevisi bendera aceh dan telah mirip dengan bendera gerakan aceh merdeka (gam). kedatangan dirjen otda untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap 12 poin dalam pada qanun.
kami sangat kecewa dengan adanya aktifitas pengibaran bendera yang disahkan tersebut, ujarnya.